Berbicara tentang birokrasi Indonesia, maka erat kaitannya dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dimana pesantren memiliki andil besar dalam pembentukan pola cita dan garis haluan negara Indonesia. Pesantren sejak dahulu terbukti memiliki semangat juang yang tinggi dalam perkembangan dan pembangunan negara Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pesantren pada dasarnya memiliki gen politik yang kuat. Namun demikian, dalam kenyataannya, pesantren tidak mimiliki kekuatan birokrasi yang mendukung. Para santri yang memegang jabatan struktur birokrasi di Indonesia masih minim. Hal ini disebabkan salah satunya pola pola pikir kaum santri yang masih berpandangan negatif terhadap politik sehingga enggan terjun dalam percaturan politik.
Pandangan tersebut disampaikan Marwan Ja’far, mantan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam seminar nasional Muktamar ke-2 Halaqoh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pesantren se-Indonesia tahun 2017 di Institut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA) Pati, Selasa (25/4). Seminar bertajuk “Memperkokoh Barisan Pesantren, Mengawal Birokrasi Indonesia” juga diisi oleh Dr Jamal Ma’mur, salah seorang dosen IPMAFA yang sekaligus pengurus wilayah Rabithah Ma’ahid Islamiyah.
Dalam orasinya, Marwan menegaskan jalur politik dapat mengawal jalannya sistem birokrasi di Indonesia. Dengan politik, seseorang dapat melakukan perubahan dan masukan kepada jalannya sistem pemerintahan yang ada. Maka untuk dapat memberi sumbangsih dan kemajuan kepada negara dalam hal birokrasi, santri harus terjun di dunia politik sekaligus mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Sudah semestinya santri memiliki wawasan yang luas dan memperkaya khasanah keilmuan yang progresif.
Sementara narasumber kedua, Dr Jamal banyak mengupas tentang peran pesantren dan santri dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, sesuai pandangan KH MA Sahal Mahfudz tugas utama santri ada dua, pertama tafaqquh fa addin atau memperdalam wawasan ilmu agama, dan kedua bersosial dan bermasyarakat yakni berperan aktif dalam membangun masyarakat di sekitarnya.
Marwan berpesan kepada para santri bahwa sekarang ini santri harus lebih mempunyai nilai dari pada yang lain. Santri harus mampu berfikir lebih terbuka, tidak berpandangan sempit. Santri tidak selamanya berjibaku pada penguasaan karya-karya salaf saja, tapi harus cerdas melihat realita yang ada. Harapannya dari Muktamar BEM Pesantren, forum tersebut dapat mengeluarkan semacam rekomendasi-rekomendasi yang layak disuarakan kepada pemerintah sehingga eksistensi BEM Pesantren dapat terlihat dan mewarnai sistem perpolitikan di Indonesia.
Forum ini merupakan bagian dari acara pengkokohan BEM Pesantren yang dihadiri 50 perwakilan BEM Pesantren se Indonesia dengan salah satu misinya bahwa BEM pesantren yang terdiri dari kalangan santri muda nantinya dapat mewujudkan kiprah dan eksistensinya dalam kemajuan sistem birokrasi di Indonesia.
